Pemerintahan
PBB
Senin, 22 Maret 2021, 22:39:31 wita

Bapenda Tanah Laut Perbaharui PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021

Share on Google+
Kepala Badan Pendapatan Daerah Tanah Laut Tanah Laut, H. Surya Arifani. Foto dari Diskominfo Tala, Senin (22/03/2021),
Kepala Badan Pendapatan Daerah Tanah Laut Tanah Laut, H. Surya Arifani. Foto dari Diskominfo Tala, Senin (22/03/2021),

PELAIHARI POST 電Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut memperbaharui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di tahun 2021.

Terdapat 37.783 objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sedang berproses diperbaharui dari empat Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Badan Bapenda Tanah Laut, H. Surya Arifani, Senin (22/03/2021), mengatakan, secara bertahap, memang ada terget dari 11 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dilakukan tahapan tahapannya.

Tahap pertama, kata H. Surya Arifani Bapenda akan memperbaharui data di 4 Kecamatan di tahun 2021, yaitu Kecamatan Takisung, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Tambang Ulang, dan Kecamatan Bajuin.

Menurutnya, bahwa data yang dimiliki saat ini adalah data lima tahun yang lalu sehingga perlu diperbarui atau dimutakhirkan.

"Dulu saat didaftarkan hanya bumi sekarang mungkin sudah ada bangungan. Tanah juga biasanya ada yang sudah dibagi-bagi, sehingga pemiliknya berganti, namun belum dilaporkan,"jelasnya

Tidak itu saja tambah H. Surya Arifani, ada kendala terbesar yang kerap ditemui, yakni ketiadaan kabar pemilik objek pajak. Untuk mengetahui, pemilik tempat tersebut pihaknya melibatkan Kepala Desa dan RT setempat.

Kendala seperti itu, Kata H. Surya Arifani, berharap kepada masyarakat dapat bekerjasama untuk memberikan jawaban yang sebenarnya kepada para petugas yang akan melakukan pendataan ulang di setiap desa. Karena, pada akhirnya keuntungan pajak tersebut akan kembali kepada pemilik objek pajak.

Dengan memenuhi pajak itu maka akan berdampak positif terhadap nilai tanah dan bangunan yang dimilikinya.

"Ya misalnya mau menjadi agunan, di bank minta PBB, ketika diperiksa data sudah pas maka menguntungkan. Kemudian misal tanah bangunan akan dijual, pembeli akan memeriksa apakah PBB nya sesuai maka akan menguntungkan juga ke pemilik pajak," tutupnya (Diskominfo//Asb)

Share on Google+
Tag
PBB
Pajak
Data
Tanah
Bangunan