Huktibmas
Tipikor
Jum'at, 19 Maret 2021, 14:18:41 wita

Sekitar 2 Milyar Lebih Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan dari Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari

Share on Google+
Pihak Kejaksaan Negeri Pelaihari  telah melakukan penahanan terhadap Para Tersangka di Rutan Pelaihari, Kamis (18/03/2021
Pihak Kejaksaan Negeri Pelaihari telah melakukan penahanan terhadap Para Tersangka di Rutan Pelaihari, Kamis (18/03/2021

PELAIHARI POST 電Tiga terduga korupsi Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Yakni, mantan direktur Rumah Sakit Hadji Boejasin periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 inisal.(EW), mantan Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin periode tahun 2012 - 2015 berinisial (A.S) dan Mantan Kasubag Keuangan RSUD Hadji Boejasin periode tahun 2015 - 2018 berinisial (P). Pihak Kejaksaan Negeri Pelaihari pun telah melakukan penahanan terhadap Para Tersangka di Rutan Pelaihari.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Ramadani, mengatakan Perkara ini sudah serah terima tanggung dan barang bukti tahap II dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari disarankan kepada jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

Ramadani katakan, Tim Jaksa Penyidik pada Seksi Penyidikan, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, telah melakukan Serah Terima Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti 3 (tiga) berkas perkara Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut.

Menurutnya, penyimpangan penggunaan dana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018. Dana pengembangan belum terdapat pertanggung jawabannya sebesar Rp. 2.166.039.000,- (dua milyar seratus enam puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dilakukan oleh tiga Tersangka.

"Para Tersangka dalam melakukan penggunaan dana pengembangan tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian telah terdapat bukti permulaan yang cukup diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian keuangan Negara keuangan daerah (RSUD Hadji Boejasin Pelaihari)"bebernya

Di jelaskan olehnya, perbuatan para Tersangka yang menggunakan dana pengembangan tanpa melalui mekanisme penganggaran dan tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak membuat laporan pertanggungjawaban telah melanggar atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan BLUD, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan atau pertanggung jawaban. Pengelolaan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Ramdani tegaskan, dalam hal ini akibat perbuatan Tersangka E.W. yang pengelolaan dan penatausahaan keuangannya dilakukan oleh Tersangka P. dan Tersangka A.S. masing-masing sesuai periode menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tersebut telah merugikan keuangan Negara cq. Daerah Kabupaten Tanah Laut sebanyak Rp.2.142.789.000,00 (dua miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)).

"Ini sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor : 12.B/ LHP/ XIX.BJM/ 05/ 2019 tanggal 20 Mei 2019; Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014-2018 Nomor : 700/ 30- LHP IRBANWIL II/ INSP/ 2021 tanggal 17 Februari 2021," tegasnya

Selanjutnya pasal sangkaan, kata Ramadani, diterapkan terhadap para Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Dana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari tersebut yakni: Primair : Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiair : Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang--Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Lebih Subsidiair : Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa setelah melalui kajian hukum maka berdasarkan Pasal 20 KUHAP dan Pasal 21 KUHAP, Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap Para Tersangka di Rutan Pelaihari. Hal ini dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

"Bahwa para Tersangka dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-247, 250 dan 251/O.3.18/Ft.1/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan ketentuan bahwa Para Tersangka ditahan selama 20 hari," tutupnya (Asb)

Share on Google+
Tag
Tipikor
RSUD
Keuangan
Korupsi