Huktibmas
IMB
Sabtu, 25 Juli 2020, 00:18:34 wita

PT Parembee Embe Sampaikan Laporan ke Bareskrim

Share on Google+
Legal PT Parembee Embe Nur Wakib menunjukkan Laporan Polisi ( LP) saat berada dilokasi PT Parembee Embe, Jumat (24/07/2020)
Legal PT Parembee Embe Nur Wakib menunjukkan Laporan Polisi ( LP) saat berada dilokasi PT Parembee Embe, Jumat (24/07/2020)

PELAIHARI POST 電Legal PT Parembee Embe yaitu Nur Wakib pada saat Konferensi Pers Jumat pagi (24/07/2020) dihadapan Wartawan dirinya memperlihatkan berkas Surat Tanda Laporan bernomor STTL/256/VII/2020/BARESKRIM tertanggal 23 Juli 2020. Bahwa pihak PT Parembee Embe melalui pengecara, sudah secara resmi melaporkan persoalan pencemaran nama baik melalui media elektronik, Fitnah.

"Akibat dari ini pihak PT Parembee Embe berdampak kerugian materil dan moril," ucapnya

Nur Wakib katakan, pihaknya dalam beberapa hari yang lalu pernah melakukan pertemuan dengan pihak Pemkab Tanah Laut. Pertemuan itu bersama jajaran direksi dan komisaris sekiranya itu merupakan langkah yang baik.

Menurutnya, baru- baru ini terkait HGU PT Parembee Embe ada yang menyebutkan bahwa HGU PT Parembee Embe adalah tanah negara, tanah terlantar dan tanah rumah sakit bukan hibah dan ini adalah pendapat yang menyesatkan.

"Apa yang disampaikan itu adalah masuk dalam ranah kebohongan publik dan ini perlu kami luruskan "katanya

Nur Wakib membenarkan, bahwa dalam Ubdang Undang Dasar 1945 ayat 3 pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan didalamnya dikuasi oleh negara. Namun dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka terkait hak atas tanah diatasnya diberikan sebuah hak dan apakah itu hak milik atau hak HGU, HGB dalan lainnya sebagai mana diatur dalam UU pokok Agraria dan PP 90.

Dalam hal ini kata Nur Wakib PT Parembee Embe diberikan Hak Guna Usaha (HGU) nomor 01 tahun 1996 yang berakhir tahun 2021. Seluas 40, 6 hektar, asal muasal tanah tersebut pihak PT Parembee Embe dapat membeli sebagai bentuk mekanisme pembebasan.

"Terkait hibah tanah RSUD Hadji Boejasin itu sudah clear terbantahkan secara administrasi dan hukum dan sudah tertuang dalam dokumen badan pertanahan Tanah Laut maupun di BPN Provinsi Kanwil. Tidak itu saja tercantum dalam nota kesepahaman pihak PT Parembee Embe dan Pemkab Tanah Laut tahun 2015. Dalam putusan Pengadilan Pelaihari nomor 11 tahun 2018 dan dokumen lainnya "ungkapnya

Menurutnya kalau ada opini yang tidak sesuai dengan fakta dan data itu sudah masuk keranah fitnah dan kebohongan publik. Terkait hal itu pihak PT Parembee Embe sudah melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Akibat ini PT Parembee Embe merasa dirugikan diatas 100 Miliar dan sudah tertuang dalam LP nomor 04.09/07/2020 tanggal 23 Juli 2020.

Lebih lanjut Nur Wakib katakan, adapun perizinan Mall adalah dari PT Pelaihari Citra Laksana selaku pelaksana pembangunan Mall. Pada tanggal 30 Januari 2018, telah mengajukan permohonan perizinan. Namun tidak pernah ditindak lanjuti oleh Pemkab Tanah Laut sebagai mitra dalam membangun kawasan ini. Selain itu ada izin ke lingkungan hidup sudah ditanda tangani pada tahun 2019.

"selama ini pihak Kita bukan sama sekali tidak mengajukan izin sama sekali seperti apa yang disampaikan pihak daerah dan akibat sebuah penyampaian kebohongan pihak Pelaihari Citra Laksana dirugikan tidak sedikit hingga adanya penyegelan pekerjaan "katanya

Nur Wakib sayangkan seharusnya kerja sama kemitraan pihak PT Parembee Embe dan Pemkab Tanah Laut, sebenarnya hal ini bisa dibicarakan secara baik. Tidak semata menggunakan kekuasaan untuk menindas mitranya yang berakibat mitranya mendapat kerugian besar.

Perlu diketahui kata Nur Wakib sebelum adanya penyegelan adanya BAP dan adanya kesalahan, lantaran disebutkan diatas BAP nama H Mawardi tapi yang betandatangan dibawahnya itu orang lain. Padahal BAP itu adalah bukti otentik tidak boleh main main dan tidak boleh salah orang.

"Itu akan kita jadikan kajian dalam proses selanjutnya," tandasnya (Asb)

Share on Google+
Tag
IMB
Mall
Satpol PP
RSUD
Pelaihari City