Pemerintahan
Pelayanan Publik
Kamis, 16 Juli 2020, 17:14:45 wita

Launching Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Tanah Laut secara Online

Share on Google+
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 Sekaligus Launching Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Online di Sinar Hotel, pada Rabu (15/7/2020).
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 Sekaligus Launching Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Online di Sinar Hotel, pada Rabu (15/7/2020).

PELAIHARI POST 電Tertib administrasi pertanahan menjadi kunci utama saat menjadi basis ekonomi nasional, jangan sampai tanah tersebut dikuasai oleh orang-orang yang memiliki uang. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Tanah Laut Sukamta saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 Sekaligus Lounching Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Online di Sinar Hotel, pada Rabu (15/7/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan pembayaran BPHTB secara online adalah untuk membangun transparansi dan percepatan serta kemudahan dalam pelayanan pembayaran BPHTB. Menurutnya pembayaran BPHTB secara online dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Hal ini merupakan sebuah kinerja sebuah koordinasi yang baik antar pemerintah daerah dan BPN serta notaris,”katanya

Bupati katajan, dengan pembayaran BPHTB secara online semua masyarakat dapat melihat dan memantau dengan aplikasi yang sudah ada sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat.

Sebut Bupati, dengan adanya kegiatan ini akan membuat masyarakat menjadi sadar bahwa tanah adalah merupakan modal utama didalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi rakyat di Tanah Laut.

Bupati berharap, sampai akhir jabatannya nanti akan lebih banyak lagi desa yang lengkap dan tertib administrasi pertanahannya. Artinya desa tersebut sudah terdata secara menyeluruh dan dilengkapi dengan sertifikat serta tertata dengan baik.

Sementara Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tanah Laut Syamsu Wijana mengungkapkan akan membentuk kampung reforma agraria dengan pemilihan lokasi pilot project.

“Direncanakan Desa Pagatan Besar yang merupakan salah satu desa lengkap dari delapan Desa lainnya yang memenuhi kelengkapan,”katanya

Menurutnya, hal tersebut berdasarkan dengan lokasi yang mudah dijangkau sesuai dengan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang ada. Masyarakat yang berada di lokasi tersebut juga ditetapkan sebagai mitra binaan bersama.

Turut berhadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan Alen Saputra, Dandim 1009/Plh Letkol Inf Adi Yoga Susetyo, Perwakilan Kapolres Tanah Laut, Sekretaris Daerah Tanah Laut. Dahnial Kifli, para Asisten Sekretariat Daerah Tanah Laut, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Tanah Laut, dan para tamu undangan lainnya. (Humaspro/Asb)

Share on Google+
Tag
Pelayanan Publik
Birokrasi
Biaya
Tanah
Bangunan