Pemerintahan
Rapat Koordinasi
Rabu, 01 Juli 2020, 22:57:49 wita

Sekda Tanah Laut: Pada Prinsipnya Pemkab Tanah Laut Merasa Bangga dengan SDA serta Adanya Pelabuhan

Share on Google+
Sekda Tanah Laut saat ikuti Rakor monitoring dan supervisi komoditas SDA di wilayah Kalsel melalui video conference yang bertempat di Ruang Barakat Sekda Tanah Laut, Rabu (1/7/2020). Foto: Humas Setda Tanah Laut
Sekda Tanah Laut saat ikuti Rakor monitoring dan supervisi komoditas SDA di wilayah Kalsel melalui video conference yang bertempat di Ruang Barakat Sekda Tanah Laut, Rabu (1/7/2020). Foto: Humas Setda Tanah Laut

PELAIHARI POST 電Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Dahnial Kifli mengikuti rapat koordinasi monitoring dan supervisi komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui video conference (vidcon) yang bertempat di Ruang Barakat Sekretariat Daerah Tanah Laut, Rabu (1/7/2020).

Dahnial Kifli mengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merasa bangga dengan potensi SDA serta dengan adanya kegiatan pelabuhan di Bumi Tuntung Pandang. Namun dalam hal kewenangan, pihaknya juga ingin bersinergi dan berpartisipasi agar pelabuhan tersebut dapat bermanfaat untuk pemerintah pusat dan Kabupaten Tanah Laut pada khususnya.

Menurutnya selama ini pada saat pembangunan pelabuhan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanah Laut hanya bersumber dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diawal pembangunan pelabuhan saja.

Dalam kesempatan itu, Dahnial Kifli mengutarakan bahwasanya dari total 15 pelabuhan di Tanah Laut yang datanya bersumber dari UPT Kelas III Kintap ada yang berstatus aktif dan tidak aktif.

Namun yang masih jadi kendala adalah secara administrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih kesulitan untuk mengakses dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin pelabuhan.

"Dengan adanya dokumen itu setidaknya kami dapat menginformasikan kepada yang bersangkutan bahwa pelabuhan tersebut punya izin atau izinnya telah habis dan setelah saya tanyakan kepada dua mantan Kepala Dinas Perhubungan terdahulu, ternyata juga tidak ada tembusan surat perizinan di tempat kami,"ungkapnya

Sehubungan dengan itu pula, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, Gentri, yang turut menghadiri rakor tersebut mengaku selama ini pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti terkait perizinan pelabuhan dan terminal khusus (TERSUS) atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) apakah perizinannya masih hidup atau sudah berakhir.

Hal itu dikarenakan dari Kementerian Perhubungan tidak memberi tembusan kepada pemerintah daerah sehingga pihaknya merasa kesulitan untuk mengetahui status perizinan suatu pelabuhan.

Ia menyebutkan, KPK meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Dan nantinya apabila izin suatu pelabuhan telah mati dan diketahui oleh pemerintah daerah maka pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Tak hanya Kepala Dinas Perhubungan Tanah Laut, turut mendampingi dalam acara itu Kepala Bappeda Tanah Laut Andreas Evoni, Inspektur Tanah Laut Sutrisno dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tanah Laut Surya Arifani. (Humas Setda Tanah Laut/Asb)

Share on Google+
Tag
Rapat Koordinasi
SDA
Pelabuhan