Huktibmas
IMB
Minggu, 28 Juni 2020, 02:07:01 wita

Pengerjaan Bangunan Pelaihari City Mall, Pihak Pengelola Ingatkan Perjanjian Nota Kesepahaman

Share on Google+
Pemilik usaha Pelaihari City Mall H Mawardi saat berada di lokasi bangunan Pelaihari Citi Mall di Kelurahaan Sarang Halang, Sabtu (27/06/2020)
Pemilik usaha Pelaihari City Mall H Mawardi saat berada di lokasi bangunan Pelaihari Citi Mall di Kelurahaan Sarang Halang, Sabtu (27/06/2020)

PELAIHARI POST 電Penghentian pembangunan Pelaihari City Mall (PCM) yang berlokasi di Kelurahan Sarang Halang oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut pada hari Jum’at pagi lalu (19/06/ 2020) . Penghentian kegiatan pembangunan PCM ini dinilai kegiatan pembangunannya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Satpol PP dan Damkar, menilai pelanggaran Perda yang dimaksud diantaranya adalah Perda nomor 7 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bangunan, Perda nomor 14 tahun 2003 tentang retribusi IMB, dan juga Perda tentang Jenis Rencana Usaha/kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya Pemantauan Lingkungan hidup serta Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut.

Pemilik usaha Pelaihari City Mall H Mawardi mengaku kecewa dengan tindakan tersebut dan mengingatkan atas perjanjian Nota Kesepahaman dan kerjasama PT Parembee Embe dan Pemkab Tanah Laut.

" Namun saat ini pihak Pemkab Tala menggunakan Satpol PP untuk menyegel proyek PCM "

H Mawardi mengatakan seharusnya kepala Daerah menyurati pihaknya. Bahkan dijelaskan dalam perjanjian yakni ada kompensasi dari pihak PT Parembee Embe hibah tanah 10 Hektar dan hibah jalan.

" Harusnya kita dibantu bukan malah membunuh karakter begitu proyek ini disegel maka opini masyarakat sulit ditebak," katanya

Sementara itu Nur Wakib dari pihak PT. Parembee Embe atau selaku pengelola pembangunan PCM dari manajemen PT.Parembee Embe menambahkan pihaknya sudah ada melakukan pertemuan dengan pihak Pemkab Tanah Laut melalui Sekda.

Petemuan itu pihaknya ingin memberikan satu pandangan yang sama terkait dengan nota kesepahaman yang sudah dibuat oleh pihak PT Parembee Embe dan pihak Pemkab Tanah Laut.

Menurut Nur Wakib terkait dengan penyegelan oleh pihak Satpol PP selama satu Minggu ini bukan persoalan IMB lagi, tapi ada masalah besar akibat dari penyegelan tersebut adanya penilaian dari mitra PT Parembee Embe sebagian besar menarik diri.

"IMB mungkin bagi Pemerintah daerah mungkin penting. Tetapi efek dari penghentian ini. Image dari mereka bahwa pemkab Tanah laut kurang koperatif dengan investor. Takutnya mereka beranggapan kalau masuk di Tanah Laut ijinnya dipersulit," ucapnya.

Pandangan tersebut, tutur Nur Wakib, bisa masuk akal, berdasarkan pengalaman yang ada ini

"Kami saja yang bekerja dengan Pemkab dengan nota kesepahaman untuk membuat kawasan, dimana kami telah menghibahkan 10 ha tanah untuk lahan rumah sakit. dan sisanya dibangun pasar modern, perumahan, tempat pendidikan, tempat hiburan. Itu sebenarnya juga prestasi Pemkab Tanah Laut. Bukan hanya prestasi PT Parembee saja," ujarnya.

Nur Wakid menuturkan seandaiya kesepakatan tahun 2015 antara Pemkab dan PT Parembee yang tertuang dalam Nota kesepahaman, maka akan jadi kota satelit, akan menjadi kawasan kebanggaan pelaihari, kebanggaan tanah laut.

"Sebenarnya PCM akan selesai tahun 2020 ini, tetapi dengan kejadian ini, akan mempersulit di depan mitra. Untuk tenaga kerja lokal yang ada saja sekitar 50 orang. Untuk tenaga ahli dengan kejadian ini menjadi pulang kampung," jelasnya.

Perijinan ini, ucap Nur Wakib, sebenarnya sebuah konpensasi. Namun pihaknya tetap melakukan koordinasi yang baik. Makanya kalau ada ada masalah seharusnya Bupati menghubungi Direktur yang merupakan mitra kerja sama.

Nur Wakib pun berharap permasalahan ini bisa diselesaikan, namun demikian ia tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur hukum.

"Kalau ini nanti tidak ditemukan titik temu, kalau deadlock mau gimana lagi. proses hukum akan kita tempuh, meskipun ini sangat berat. Ini langkah terakhir kalau langkah-langkah lain tidak bisa. Kami tidak berharap sebenarnya, tetapi harus bagaimana lagi kalau tidak ada jalan lain. Kalau misalnya dibatalkan perjanjian nota kesepahaman ini, maka masyarakat yang jadi korban. Ayo berpikir besar, berpikir legowo mengembalikan kepada perjanjian Nota kesepahaman tahun 2015," harapnya. (Asb)

Share on Google+
Tag
IMB
Mall
Satpol PP
RSUD
Pelaihari City