Wisata
Destinasi Wisata
Rabu, 08 Januari 2020, 01:50:57 wita

Kabar Praktek Premanisme pada Destinasi Wisata di Tanah Laut Kini Mereda, Ada Habar Desa

Share on Google+
Personel Habar Desa (HD). Ketua HD Sulaiman (Nomor 3 dari Kanan, bekaos hijau dengan lengan kaos berwarna putih), Selasa (07/01/2020)
Personel Habar Desa (HD). Ketua HD Sulaiman (Nomor 3 dari Kanan, bekaos hijau dengan lengan kaos berwarna putih), Selasa (07/01/2020)

PELAIHARI POST 電Salah satu momok yang menakutkan bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi wisata adalah praktek premanisme seperti pemalakan, pungutan liar dan praktek-praktek pemaksaan dengan kekerasan lainnya. Kabar adanya praktek premanisme pada Destinasi wisata di Tanah Laut pada beberapa bulan terakhir ini praktis tidak lagi terdengar, alias mereda. Ini salah satunya, tidak terlepas dari kehadiran suatu komunitas masyarakat Habar Desa (HD), yang merasa prihatin dan terpanggil untuk membantu mewujudkan rasa aman dan nyaman pada destinasi wisata.

HD merupakan merupakan komunitas relawan yang dibentuk pada sekitar Oktober 2019 lalu. HD saat ini meliputi Desa Batakan, Desa Tanjung Dewa, dan Desa Kandanga Lama. Komunitas ini berawal dari grup di Facebook yang peduli dengan keberadaan destinasi wisata yang kemudian berkembang menjadi aksi nyata untuk membantu mewujudkan destinasi wisata yang aman dan nyaman.

Ketua HD Sulaiman (28) kepada Pelaihari Post , Selasa (07/01/2020), mengakui saat ini perizinan kegiatan HD masih terbatas pada tingkat Desa. Saat ini pula sedang dilakukan penyusunan ADRT dan nantinya akan dibuatkan Akta Notaris. "Namun hal itu tidak menjadi kendala HD untuk bergerak sebagai Relawan dalam bidang sosial kemasyarakatan," ucapnya.

Menurut Sulaiman, anggota HD saat ini berjumlah 94 orang berasal dari tiga desa dengan 30% nya adalah wanita. Tidak ada pembatasan usia. Ada anggota yang sudah berusia lebih 50 tahun. "Justru adanya senior menjadi panutan dan penyemangat bagi yang muda-muda", katanya

Jika ada laporan dari masyarakat misalnya ada warga yang sedang membutuhkan pertolongan medis, tutur Sulaiman, HD akan menugaskan petugas untuk menyurvei secara langsung dan mendalam. Kemudian diadakan rapat antar pengurus HD. Setelah didapat kesepakatan kelayakan, HD akan bergerak mengerahkan anggota untuk melakukan penggalangan dana.

"Pagi ada laporan, siang disurvei, bila layak sorenya sudah bisa penggalangan dana. Tapi kalau disepakati tidak layak, maka akan dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan dalam hal lain," terangnya.

Selain itu, imbuh Sulaiman, HD juga menggunakan media sosial untuk berbagi informasi dan menepis segala isu negatif tentang kondisi di wilayahnya. Terutama terkait pungli.

"Jika ada pelaku pungli di wilayahnya, kami siap mengamankan. Saat ini sudah ada Kesepakatan Bersama tentang pungli. Kami tidak rela berwisata ke tempat kami dikatakan tidak aman," Ujar Sulaiman dan yang diiyakan oleh anggota HD yang lainnya.

Apresiasi terhadap HD diungkapkan langsung oleh Ismail Fahmi, Kepala Dinas Pariwisata Tanah laut. Dihadapan para Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Rapat Kerja yang berlangsung pada Senin, 06/01/2020, mengemukakan keikutsertaan HD yang berpartisipasi aktif untuk bisa memberi rasa nyaman dan aman bagi pengunjung ke destinasi wisata di wilayahnya.

"Sering di media sosial masyarakat mengungkapkan pengalaman yang lama. Dan itu sudah jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Kami akan mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat khususnya organisasi kepemudaan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pariwisata," ujarnya.

Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut yang salah satunya membidangi Pariwisata, melalui Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Edi Porwanto, menyambut baik kehadiran komunitas HD ini. Menurutnya, peran masyarakat lokal dalam membantu menciptakan situasi yang aman dan nyaman cukup efektif. Kehadiran mereka cukup efektif melengkapi dari peran-peran pemerintah dan aparat keamanan.

"Banyak faktor yang menjadi nilai lebih dari kepedulian dan peran komunitas lokal tersebut. Mereka memiliki ikatan rasa untuk terpanggil guna menjaga menjaga citra destinasi itu. Di samping itu juga, mereka akan terdampak langsung dari keberadaan destinasi wisata itu, baik terhadap yang bersangkutan, keluarga atau masyarakat atau desanya," tutur Edi Porwanto

Peran-peran partisipatif masyarkaat lokal seperti HD ini, ujar Edi Porwanto, bisa disinergiskan dengan peran-peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak lain seperti aparat keamanan maupun pihak pelaku pariwisata lainnya.

"Dinas Pariwisata cukup memberikan apresiasi kepada mereka. Keberadaan mereka penting karena bisa melengkapi keterbatasan peran pemerintah daerah maupun aparat keamanan. Dari segi keberadaan personel, mereka bisa lebih banyak waktu untuk menggeluti persoalan penghambat bagi terciptanya rasa aman dan nyaman di destinasi wisata secara mendalam dan cara-cara mengatasinya sesuai dengan kearifan lokal bersangkutan," ucapnya.

Selain infrastruktur, fasilitas dan pelayanan di destinasi wisata, ungkap Edi Porwanto, rasa nyaman dan aman menjadi faktor pertimbangan utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata.

"Infrastrukturnya baik, fasilitas memadai, tetapi kalau rasa aman dan nyaman bagi pengunjung tidak ada, tentu akan menjadi momok bagi pengunjung. Tidak adanya rasa aman dan nyaman bila dibiarkan, niscaya destinasi wisata tersebut akan terpuruk. Dan ini memberikan dampak yang luas bagi masyarakat maupun daerah," pungkas Edi Porwanto. Wad

Share on Google+
Tag
Destinasi Wisata
Pemalakan
Pungli
Takisung
Batakan