Parlementaria
Rapat Dengar Pendapat
Selasa, 07 Januari 2020, 23:03:33 wita

IDI Tanah Laut Usulkan SIP Dokter dan Tenaga Kesehatan Ditangani Dinas Kesehatan

Share on Google+
Rapat Dengar Pendapat Komisi I dan II DPRD Kab. Tanah Laut, Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut, Selasa (07/01/2020)
Rapat Dengar Pendapat Komisi I dan II DPRD Kab. Tanah Laut, Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut, Selasa (07/01/2020)

PELAIHARI POST 電Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Tanah Laut mengusulkan agar yang menangani Penrbitan SIP bagi Dokter dan Tenaga Kesehatan Ditangani Dinas Kesehatan. Hal ini dikemukakan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kesehatan Tanah Laut, DPMPTSP, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, dan Organisasi-organisasi Profesi Medis di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut, Selasa (07/01/2020). Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dipimpin oleh Abdullah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Ketua IDI Kabupaten Tanah Laut Sigit mengusulkan adanya revisi PERBUP Tanah Laut No.42 tahun 2019 dan PERBUP Tanah Laut No.149 tahun 2017 pada pasal 41 untuk dihapus.

"Untuk penerbitan SIP Dokter dan Tenaga Kesehatan dikembalikan saja kepada Dinas Kesehatan, karena terkait Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi," ucapnya.

Ketua IDI juga Tanah laut juga mengeluhkan lamanya proses pembuatan dan perpanjangan SIP. Hal ini dianggap bisa menggangu pelayanan medis ke masyarakat selama ini. Juga dikhawatirkan akan berakibat kesulitan klaim pada BPJS terkendala SIP.

Sementara itu dari Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Kepala Dinasnya, Joko Wuryanto, pada RDP tersebut mengaku selama ini, sudah bekerja sesuai SOP yang ada.

"Jika berkas lengkap, dalam tempo tiga hari SIP sudah bisa diterbitkan. Pemohon SIP diharuskan mengurus sendiri karena untuk menghindari praktek percaloan," tegas Joko Wuryanto.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Edi Porwanto dalam kesempatan itu menyarankan agar ditempatkan petugas teknis dari Dinas Kesehatan untuk bertugas di DPMPTSP yang diberikan tugas khusus pada kegiatan penerbitan SIP Dokter dan Tenaga Kesehatan. "Seperti yang ada di Jogja dilakukan seperti itu," ucapnya

Rapat berjalan cukup alot, namun pada akhir rapat diperoleh kesepakatan bahwa Penerbitan SIP tetap ditangani oleh pihak DPMPTSP. Selnjutnya Rapat merekomendasikan agar pihak DPMPTSP mempermudah pelayanan, menyederhanakan persyaratan, dan mempercepat pelayanan. Rapat juga mendorong agar Pemkab Tanah Laut untuk segera mengadakan rapat guna memperoleh kesepakatan antara DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi terkait penerbitan SIP bagi dokter dan Tenaga Kesehatan ini.

Di akhir Rapat Dengar Pendapat ini, Pimpinan Rapat mengutip pepatah, "Kesehatan memang mahal, tetapi akan lebih mahal lagi bila tidak sehat." kutip Abdullah. Wad

Share on Google+
Foto terkait
Tag
Rapat Dengar Pendapat
dokter
Perizinan
praktek