Parlementaria
Wisata
Selasa, 07 Januari 2020, 00:09:25 wita

Adanya Status Lahan Tempat Wisata yang Bukan Milik Pemkab Tanah Laut, Menjadi Kendala Dikucurkannya Anggaran

Share on Google+
Rapat Kerja Komisi II DPRD Tanah Laut dengan Dinas Pariwisata Tanah Laut, di gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut, Senin (06/01/2020).
Rapat Kerja Komisi II DPRD Tanah Laut dengan Dinas Pariwisata Tanah Laut, di gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut, Senin (06/01/2020).

PELAIHARI POST 電Status lahan yang bukan milik Pemkab Tanah Laut, menjadi salah satu kendala pihak Dinas Pariwisata untuk mengeluarkan anggaran. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Tanah Laut dengan Dinas Pariwisata Tanah Laut, di gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut, Senin (06/01/2020). Rapat ini dipimpin oleh Junaidi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Namun justru hal itu bisa menjadikan pihak Pemerintah Desa setempat yang menjadi pengelola penuh dalam bentuk BUMDes. Bisa menambah pendapatan Desa dan pemberdayaan masyarakat setempat. Tetap juga akan ada pembinaan dan pengembangan dari Dinas Pariwisata.

Diakui oleh Kepala Dinas Pariwisata Tanah Laut, Ismail Fahmi, di Tanah Laut belum ada Paket Wisata, yang tersedia hanya Agen. Kedepannya Fahmi berharap para Agen yang ada bisa berimprovisasi, bisa menyusun anggaran perjalanan wisata.

Untuk tahun 2020 akan difokuskan perbaikan sarana dan prasarana untuk Pantai Batakan dan Air Terjun Bajuin. Penyediaan tempat sampah plastik dan tempat sampah sementara yang permanen.

Pihak Dispar juga akan bersosialisasi dan pembinaan ke masyarakat sekitar untuk membuat Bank Sampah.

"Sampah bisa dikelola langsung, atau nanti akan diolah menjadi biji plastik dari bahan sampah", terang Fahmi.

Dalam Rapat Kerja kali ini Komisi II meminta agar Dinas Pariwisata Tanah Laut harus ada planning yang jelas untuk 5 tahun kedepan wisata unggulan yang berada di Tanah Laut. Sebagai icon Kalsel dalam bidang pariwisata. Konsep yang jelas, berkelanjutan, progres dan bersenergi. Bekerjasama dengan pihak lain, menyamakan persepsi yang sama untuk membangun.

Pengelolaan potensi wisata terutama yang berada di pusat kota perlu diperbaiki dan dikembangkan. Bila ada tamu dari luar daerah yang sedang melakukan Kunjungan Kerja disaat beristirahat bisa diarahkan ke taman Mina Tirta. Komisi II berharap disitu nanti menjadi miniaturnya destinasi wisata yang berada di Tanah Laut berupa wisata bahari dan wisata pegunungan.

Perlunya promo destinasi wisata secara tepat di tempat-tempat strategis. Tersedianya penunjuk arah yang memadai. Serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung. Sehingga selain kenangan berupa dokumentasi foto selfie saat berkunjung, akan ada kenangan pelayanan yang berkesan di hati.

Edi Porwanto Ketua Komisi II menyampaikan, selama ini respon masyarakat di bidang pariwisata sangat bagus. Namun perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Promosi harus aktif menggunakan berbagai media. Seperti di medsos memanfaatkan konten-konten kreatif dan itu bisa menjadi tulang punggung promosi wisata. Menambahkan icon-icon lain, seperti kuliner sebagai pendukung.

"Wisata Susur Sungai di Desa Panjaratan bisa disediakan kuliner saat berada di kapal. Sehingga semakin berkesan dan pengunjung bisa nanti kembali berkunjung," kata Edi.

Diakhir rapat, pimpinan Rapat Kerja mengutip kalimat yang memberikan motivasi dunia wisata dari hasil penelitian. "Orang yang sering berwisata akan lebih rendah resiko sakit jantung," kutipnya. Wad

Share on Google+
Tag
Wisata
Anggaran
Premanisme
Desa
BUMDes