Ekonomi
Perpajakan
Selasa, 08 Oktober 2019, 23:21:33 wita

Dari PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Diperkirakan Menunggak Pajak sekitar 64 miliyar, Sektor Pertambangan yang Terbesar

Share on Google+
Kegiatan Rekonsiliasi Pembayaran PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan), Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari, Selasa (8/10/2019)
Kegiatan Rekonsiliasi Pembayaran PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan), Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari, Selasa (8/10/2019)

PELAIHARI POST 電Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Diperkirakan Menunggak Pajak sekitar 64 miliyar. Untuk di Tanah Laut, dari Pajak yang menunggak dari sektor ini yang terbesar dari Sektor Pertambangan. Hal ini dikemukakan Kepala KPP Pratama Banjarbaru Muhammad Na’im Amali saat Kegiatan Rekonsiliasi Pembayaran PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan), Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari, Selasa (8/10/2019).

Menurut Muhammad Na’im Amali, pihaknya bekerja sama dengan Pemkab Tanah Laut berusaha menggali potensi-potensi pajak kepada koorporasi yang ada di Tanah Laut, utamanya yang menyangkut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam hal penagihan PBB sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) dan dilakukan Rekonsiliasi. Kepada para wajib pajak disampaikan data tunggakan supaya direspon hingga dapat data yang pasti selanjutnya, diminta komitmen pembayaran pajak tersebut kapan akan dibayarkan," jelasnya.

Dari kegiatan ini, tutur Muhammad Na’im Amali, bisa mengukur berapa perkiraan penerimaan PBB hingga akhir tahun, yakni bisa diketahui PBB merupakan salah satu Pajak penghitungan bagi hasil dengan pemerintah daerah. "Bagi penunggak pajak tetapi tidak memilik kemampuan bayar. Ada solusi bagi penungak pajak dengan cara mengangsur," ucapnya.

Untuk kendala, kata Muhammad Na’im Amali, wajib pajak yang kebanyakan berdomisili tidak di Kabupaten Tanah Laut, terkendala komunikasi. "Bagi pembayar pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak, maka pihak KPP akan melakukan penagihan aktif kepada pembayar pajak," tutupnya. (Asb)

Share on Google+
Tag
Perpajakan
perkebunan
kehutanan
tambang