Pemerintahan
Jaminan Sosial
Selasa, 17 September 2019, 03:39:38 wita

BPJS Banjarmasin Laksanakan Pertemuan dengan Pemkab Tanah Laut

Share on Google+
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin menyelenggarakan pertemun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.Senin (16/09/2019).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin menyelenggarakan pertemun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.Senin (16/09/2019).

PELAIHARI POST 電Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin menyelenggarakan pertemun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.Senin (16/09/2019). Pertemuan dihadiri oleh Kepala Cabang BPJS Banjarmasin Tutus Novita Dewi, Sekretaris Daerah Syahrian Nurdin, Kepala Dinas BPKAD Muhammad Darmin, Kepala Dinas Sosial Norhidayat, Asisten Bidang Ekobangkesra Tanah Laut Ahmad Hairin, Dinas Kesehatan Tanah Laut Nina Sandra, Kepala Disdukpencapil Tanah Laut Norhayati.

Dalam pertemuan itu, Sekda Tanah Laut Syahrian Nurdin mengatakan bahwa pertemuan yang menyangkut dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah Laut memang sangat penting dilaksanakan, pihaknya melihat ada pergerakan - pergerakan kebijakan dalam kegiatan BPJS, pergerakan tersebut ada pada level nasional yang nampaknya berpengaruh pada daerah. "Terakhir kita mendengar ada kenaikan premi BPJS pada semua tingkatan, ini tentunya akan berpengaruh pada jaminan yang diberikan oleh pemerintah daerah, mungkin ini juga perlu kita bicarakan," katanya.

Ia tambahkan, sebab semua kegiatan yang menyangkut BPJS, apapun pola nya semua akan berujung kepada ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah. "Terkait data data peserta BPJS, telah diidentifikasi ada peserta yang terdata BPJS ternyata data kependudukan nya belum lengkap. Data data seperti itu perlu kita clear kan," ucapnya

Maka dari itu kata Syahrian Nurdin, pihaknya berharap kepada disdukpencapil, dinas kesehatan dan dinas sosial tetap berintegrasi untuk menyelesaikan masalah - masalah tersebut. Kemudian persoalan ketiga terkait dengan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) apakah sudah clear apa belum di Tanah Laut. "Kalau tidak keliru, Jamkesda masih dianggarkan Dinas Kesehatan, dengan pemikiran Jamkesda dianggarkan untuk antisipasi sewaktu - waktu ada masyarakat yang berobat dengan kartu miskin tetapi mereka tidak tercover dalam BPJS, kemudian apakah itu masih diperlukan. Kalau tidak diperlukan maka Jamkesda integrasikan saja ke JKN namun kendala utamanya adalah kenaikan premi di BPJS," urainya. (Humas Setda Tanah Laut/asb).

Share on Google+
Tag
Jaminan Sosial
BPJS
Rapat
ketenagakerjaan
Nurdin
Sabtu, 10 Agustus 2019, 23:11:53
Nurdin Lega Mega Kembali Nakhodai PDI Perjuangan