Huktibmas
Kinerja Kejari
Senin, 22 Juli 2019, 20:47:29 wita

Hari Bhakti Adhyaksa ke-59, Kejari Tanah Laut Paparkan Kinerja Tahun 2019

Share on Google+
Jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Senin (22/07/2019)
Jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Senin (22/07/2019)

PELAIHARI POST 電Dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-59 tahun 2019, Kejari Tanah Laut Abdul Rahman, merilis kinerja Kejaksaan Negeri Tanah Laut di tahun 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Abdul Rahman, Senin (22/07/2019), di ruang kerjanya, kepada Pelaihari Post memaparkan kinerja Kejaksaan selama bulan Januari sampai bulan Juli 2019.

Sebelum memaparkan lebih lanjut, ia mengucapkan Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-59 tahun 2019 dan berharap semoga Kejaksaan dapat dipercaya oleh masyarakat terutamanya dalam melaksanakan tugas kewenangan dan tanggung jawabnya.

Selanjutnya Abdul Rahman, menyampaikan kinerja Kejaksaan selama bulan Januari sampai bulan Juli 2019, masing masing bidang yang terdiri dari 11 orang Jaksa,24 orang Tata Usaha dan Honorer 16 orang. Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sebesar Rp 1 Milyar, 102 juta, 988 ribu, 611 ribu. Berasal dari denda tilang tediri dari pendapatan sewa sebesar Rp 1 juta 522 ribu 936 ribu.Ongkos perkara sebesar Rp 2 juta 40 ribu.Lelang barang rampasan yang terdiri dari Rp 652 ribu,470 ribu.Denda tilang Rp 229 ribu 276 ribu rupiah, untuk denda biasa Rp 71 juta,50 ribu rupiah. Uang pengganti tipikor sebesar Rp 180 juta, 58 ribu, 15 rupiah. Denda tindak pidana Korupsi Rp 50 juta rupiah, uang rampasan sebesar Rp 6 juta,516 ribu rupiah. "Dalam waktu dekat Kejaksaan Negeri Tanah Laut akan melakukan pelelangan terhadap barang temuan dan barang rampasan," ucapnya

Abdul Rahman, memaparkan secara detail kinerja Kejaksaan dibidang Intelijen, terkait penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri Tanah Laut ada satu kegiatan.Namun sifatnya masih rahasiah belum bisa disampaikan.Adapun kegiatan lainnya seperti kegiatan Pileg dan Pilpres 2019.Selain itu ada program Penerangan dan Penyuluhan Hukum seperti Jaksa Masuk Sekolah ada tiga kegiatan yang pertama Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 2 Pelaihari, SMPN 8 Pelaihari dan SMA 1 Pelaihari.Seperti Penerangan Hukum, pernah dilaksanakan satu kegiatan yang mengundang seluruh SKPD membahas kewenangan Kejasaan dan TP4D sekarang diganti program baru diberi nama Jaga Desa. "Untuk Desa bukan lagi TP4D tapi programnya ada sendiri yakni program Jaga. Program Jaga Desa dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang mencakup 130 Desa sudah dilaksanakan sebanyak 118 Desa dan sudah datang ke pihak Kejaksaan Negeri Tanah Laut untuk memberi pengarahan kepihak Desa," terangnya.

Beberapa waktu yang lalu, ucap Kajari, pihaknya juga telah memfasilitasi terjadinya kesepakatan bersama masyarakat Desa Pemalongan dan Jemaah Ahmadiyah Indonesia, hingga ada solusi yang diperoleh dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk program Jaksa Menyapa, itu telah dilaksanakan di Banjarmasin dengan mengambil topik masalah senjata tajam untuk penggunaanya atau yang dilarang dan yang boleh digunakan oleh masyarakat. Intinya membawa senjata tajam diperbolehkan sesuai peruntukannya.

Selanjutnya Abdul Rahman, menyampaikan bidang Pidsus, ada perkara yang sedang berjalan saat ini sedang proses pemeriksaan ahli, minggu depannya pemeriksaan terdakwa, meski demikian supaya bisa dipercepat ke proses tuntutan.Perkara yang lainnya masih tahap penyilidikan ada satu perkara dan perkara masih tahap penyidikan ada satu perkara, sementara yang sudah di eksekusi ada satu perkara atas nama SM terkait kasus Dana BOS.

Untuk Perkara yang ditangani Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) selama bulan Januari hingga Juli 2019, dijelaskan oleh Kajari, diantaranya, bulan Januari sebanyak 22 perkara, Pebruari sebanyak 24 perkara, Maret 20 perkara,April 20 perkara, Mei 22 perkara, Juni 18 perkara dan Juli 26 perkara dengan total semua perkara sebanyak 153 perkara. "Pekara yang paling banyak ditangani Pidum, untuk saat ini perkara Norkotika sebanyak 39 perkara dan perkara masalah anak 6 perkara," katanya

Adapun perkara yang ditangani Pidum yakni masalah penanganan tilang.Perkara tilang sejak tahun 2017 dengan jumlah perkara sebanyak 5.885 perkara, denda sebesar Rp 1 Milyar,299 ribu, 800 ribu rupiah.Biaya perkaranya Rp 5 juta, 885 ribu.Dari perakara yang diselesaikan tersebut denda yang disetorkan ke negara Rp 1 Milyar,118 ribu,917 ribu rupiah.Biaya Perkara Rp 5 juta, 111 ribu rupiah. Tahun 2018 jumlah perkara 5.278 perkara dengan jumlah denda Rp 1 milyar, 117 juta,417 ribu rupiah, biaya perkara Rp 5 juta,778 rupiah.Denda yang didapat dan disetorakan ke negara dari jumlah perkara yang sudah diselesaikan Rp 900 juta, 67 juta, 54 ribu.Biaya perkara Rp 5 juta, 75 ribu rupiah.

Tahun 2019 dengan jumlah perkara sebanyak 983 perkara, jumlah denda Rp 175 juta, 494 ribu rupih,biaya perkara Rp 988 ribu.Perkara yang sudah selesai diambil Kejaksaan Rp 137 juta,191 ribu, biaya perkara Rp 784 ribu. "Total keseluruhan denda perkara tilang sebesar Rp 2 Milyar, 223 ribu,462 ribu rupiah.biaya perkara Rp 10 juta, 970 ribu.Data penerimaan PNPB tahun 2019, sebesar Rp 49 juta, biaya perkara Rp 285 ribu rupiah," ungkapnya

Abdul Rahman melanjutkan release hasil Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) selama tahun 2019.Sedikitnya ada empat penanganan Kesepakatan Bersama yang sudah disepakati, yang pertama dengan pihak PT Inhutani III, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut, BPJS Ketenaga Kerjaan cabang Banjarmasin.

Selain itu ada beberapa perusahaan yang menguasakan atau membuat surat kuasa khusus ke Pidum.Antara lain dari pihak BPJS Kesehatan,terkait masalah ketidak patuhan salah satu perusahaan yang tidak membayar kan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 11 Juta lebih.Berikutnya masalah perusahaan PT Inhutani luas lahannya kelapa sawit 200 Ha dikelola oleh perusahaan lain yang tanpa ijin dan terakhir surat kuasa dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Bupati terkait pembangunan menara yang belum mendapat ijin dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutya yang tidak kalah penting, kata Abdul Rahman, yaitu hasil Kinerja dari Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan,dalam penetapan status barang milik negara yang digunakan oleh Instansi, seperti kendaraan mobil Suzuki Pickup warna hitam Nopol DA 9345 PK dan Kawasaki KLX warna hijau itu hasil dari tindak pidana narkotika yang digunakan sarana angkut. Kemudian, Kayu Ulin sebanyak 699 batang lebih dan Barang bukti yang sudah dimusnakan pada minggu yang lalu dengan perkara Narkotika, Senjata Tajam, Tipiring, UU Kesehatan hingga perjara Senjata Api (Senpi). Asb

Share on Google+
Tag
Kinerja Kejari
HUT
kejaksaan